Selalu ada berkah di balik musibah. Bencana alam yang akhir-akhir ini rutin “menyapa” negeri ini memang telah merenggut banyak hal. Banyak nyawa manusia yang menjadi korban, hewan ternak yang mati sia-sia, kerugian materi yang tak terhitung, sampai rasa trauma yang membekas terutama bagi para korban bencana. Namun dibalik itu semua, bencana telah menunjukkan bahwa solidaritas sosial masyarakat Indonesia masih cukup tinggi. Kampus, menjadi salah satu elemen yang ambil bagian dalam solidaritas sosial tersebut. Solidaritas yang muncul di tengah defisit keteladanan dari para pemimpin negeri ini.
Sabtu, 13 November 2010
Selasa, 12 Oktober 2010
Humanisasi Sepeda Motor
Jangan-jangan kemacetan di jalan yang diakibatkan oleh sepeda motor maupun kendaraan lainnya hanya memberi legitimasi bahwa sebenarnya kebudayaan kita juga sedang mengalami kemacetan.
Apakah anda pernah mengumpat ketika sedang berada di jalan? Atau setidaknya, apakah pernah marah karena melihat perilaku pengguna jalan raya yang sembrono? Saya kira, semua orang yang mendapat pertanyaan ini akan menganggukan kepala tanda setuju. Semakin padat dan macet sebuah jalan, umpatan maupun kemarahan akan muncul dengan otomatis. Bisa jadi, fenomena ini mempertegas adagium yang menjelaskan bahwa jalan merupakan cerminan sebuah peradaban. Kesemrawutan yang muncul di jalan menunjukkan bahwa di saat yang bersamaan kehidupan sosial kita sedang semrawut. Setiap orang dengan ego dan kepentingannya masing-masing seolah berusaha untuk saling menguasai jalan.
Apakah anda pernah mengumpat ketika sedang berada di jalan? Atau setidaknya, apakah pernah marah karena melihat perilaku pengguna jalan raya yang sembrono? Saya kira, semua orang yang mendapat pertanyaan ini akan menganggukan kepala tanda setuju. Semakin padat dan macet sebuah jalan, umpatan maupun kemarahan akan muncul dengan otomatis. Bisa jadi, fenomena ini mempertegas adagium yang menjelaskan bahwa jalan merupakan cerminan sebuah peradaban. Kesemrawutan yang muncul di jalan menunjukkan bahwa di saat yang bersamaan kehidupan sosial kita sedang semrawut. Setiap orang dengan ego dan kepentingannya masing-masing seolah berusaha untuk saling menguasai jalan.
Minggu, 03 Oktober 2010
Ketika Negara Mengatur Rambut
Judul Buku : Dilarang Gondrong! Praktik Kekuasaan Orde Baru Terhadap Anak Muda 1970an
Penulis : Aria Wiratma Yudhistira
Penerbit : Marjin Kiri
Tebal : xxii +161 halaman
Cetakan : Pertama, 2010
Rambut gondrong menjadi musuh awal Orde Baru selain komunisme.
Barangkali banyak yang tidak tahu bahwa gunting pernah menjadi alat utama Orde Baru untuk mengatur rakyatnya sendiri. Anda tak perlu heran. Ya, dalam dekade awal berdirinya rezim ini, kebijakan anti rambut gondrong pernah dikeluarkan pemerintah. Kebijakan yang dibarengi dengan hukum potong rambut di tempat bagi siapapun yang melanggarnya. Buku Aria Wiratman Yudhistira ini mencoba melakukan penelusuran terhadap episode sejarah yang menggelikan sekaligus mengenaskan tersebut.
Awal tahun 1970an menjadi masa yang menyibukkan bagi rezim untuk menyiapkan landasan kekuasaannya. Jargon “ekonomi sebagai panglima” dikeluarkan. Jargon yang diperkuat oleh strategi kebijakan ini dirancang sekelompok ilmuwan ekonomi yang kemudian dikenal dengan Mafia Berkeley. Pintu bagi investasi modal asing dibuka seluas-luasnya. Program “bersih lingkungan” dari unsur komunisme terus diperkuat untuk menjaga stabilitas pembangunan ekonomi.
Senin, 13 September 2010
Hujan
Ayam! Ucapmu setengah berteriak. Teriakan yang lantas kamu sadari dengan tersenyum malu karena kehadiran ibu di ruang tamu rumahku. Ya, aku tak heran dengan keterkejutanmu itu. Pengakuan bahwa kamu jarang melihat ayam hidup pun hanya menegaskan anggapanku bahwa kotamu memang kota yang kejam. Kota yang bahkan tidak memberi kesempatan kepada ayam untuk sekadar berjalan-jalan mencari makan. Persis seperti yang kamu lihat di depan rumahku. “Selama ini jarang lihat ayam jalan, paling sering lihat ya ayam goreng”, katamu. Ungkapan yang lantas membuat kita, dan ibuku, tertawa.
Senin, 06 September 2010
Bang Hadi Sang Penjaga Akal Sehat
Judul Buku : Ashadi Siregar : Penjaga Akal Sehat dari Kampus Biru
Penyunting : Candra Gautama, Nanang Junaedi, M.Taufiqurohman, Ana Nadhya Abrar
Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia
Tebal : xxiii + 374 halaman
Cetakan : Juni 2010
Bukankah seorang intelektual harus mampu menunjukkan karakter personal yang kuat? Sebagian besar pasti akan menganggukkan kepala jika mendapat pertanyaan tersebut. Sayang, kondisi masyarakat modern yang kian hari kian pragmatis justru melahirkan sosok intelektual yang minim karakter. Julian Benda menyebut intelektual yang minim karakter ini sebagai pengkhianat. Alih-alih memberikan sumbangsih bagi keadaban publik, mereka justru semakin sibuk mengejar kepentingan pribadi. Kita hampir kesulitan untuk menemukan sosok yang bisa dijadikan panutan oleh masyarakat. Hanya sedikit saja yang mampu menyelami dan bergerak bersama masyarakat.
Kamis, 19 Agustus 2010
Rabu, 18 Agustus 2010
Menggugat Penelitian Universitas
Dalam dinamika kehidupan masyarakat modern, perguruan tinggi merupakan salah satu elemen yang menjadi benteng ilmu pengetahuan. Artinya, perguruan tinggi berperan untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Peran ini kemudian dimanifestasikan dalam Tri Darma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah penelitian.
Tak heran jika kemudian banyak perguruan tinggi di tanah air beramai-ramai menjadi research university. Di titik ini, saya menilai bahwa cita-cita tersebut memang wajar karena menjadi universitas riset merupakan sebuah conditio sine qua non. Apalagi di tengah kemandegan kultur akademik di Indonesia yang kering dari tradisi penelitian. Bahkan kalaupun ada penelitian-penelitian yang muncul, tidak bisa sampai pada tahap menggugat narasi besar dan metodologi yang tercantum dalam teks-teks lama.
Dengan menjadi universitas riset, diharapkan akan muncul inovasi-inovasi baru dari universitas. Sebagaimana diidealkan, riset yang dilakukan dan berdasarkan realitas sosial akan mampu menjawab karut-marut persoalan yang kini tengah melanda masyarakat. Universitas pun tak hanya menjadi menara gading yang terpisah dari lingkungannya.
Namun ketika melihat kondisi saat ini, barangkali kita harus mengurut dada. Cita-cita menjadi universitas riset masih jauh panggang daripada api. Alih-alih melahirkan riset-riset yang mampu menjawab berbagai keresahan di tengah masyarakat, penelitian yang dilakukan malah menjadi arena kontestasi ekonomi-politik. Heru Nugroho (2006) menyebutnya sebagai arena perebutan kekuasaan. Mengapa demikian?
Keuntungan Ekonomi-Politik
Sebagaimana dipaparkan Heru, kegiatan penelitian universitas memiliki sisi lain yang memiliki keuntungan ekonomi bagi penelitinya. Civitas academica baik dosen maupun mahasiswa yang memiliki akses luas ke penelitian pada akhirnya juga akan memiliki akses ekonomi yang lebih banyak. Bahkan, akses ini kemudian bisa membentuk jejaring patronase yang memiliki keuntungan politik.
Sebagai contoh, keuntungan ekonomi ini diperoleh dari dana penelitian yang diberikan oleh kampus maupun lembaga donor. Tak jarang para peneliti lebih sibuk untuk mencari penelitian yang “basah” dengan dana yang melimpah. Meskipun untuk itu, integritas sebagai ilmuan harus dikorbankan. Penelitian yang dilakukan salah satu perguruan tinggi terbesar di negeri ini menunjukkan hal tersebut. Beberapa saat yang lalu kita diguncang oleh penelitian mengenai analisis isi terhadap majalah Tempo. Penelitian ini kontroversial karena sang pemberi donor sedang tersangkut kasus pengemplangan pajak terbesar dalam sejarah republik ini. Ironis.
Penelitian-penelitian yang dilakukan mahasiswa pun seringkali menunjukkan hal yang sama. Saya tidak bermaksud menggeneralisir, tapi berdasarkan pengalaman saya sendiri, mahasiswa-mahasiswa seringkali hanya meneliti sekenanya saja. Manipulasi data dalam pengumpulan laporan penelitian juga sering dilakukan. Tidak hanya penelitian yang didanai oleh universitas melainkan juga penelitian semacam Program Kreativitas Mahasiswa yang setiap tahun didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Achmad Choirudin (2009) menjelaskan bahwa riset yang dilakukan mahasiswa terkadang bisa membentuk jejaring perkoncoan. Jejaring yang menetap ini kemudian mengelompok sendiri untuk bisa mengakses dana penelitian. Bisa kita lihat bahwa mahasiswa yang aktif ikut program penelitian hanya itu-itu saja. Tidak hanya horizontal, Achmad juga menjelaskan bahwa jejaring ini bergerak secara vertikal. Dosen yang mendampingi kelompok mahasiswa tadi juga dosen yang itu-itu saja. Kondisi ini terjadi karena ikatan emosional sudah terbentuk antara mahasiswa dan dosen. Namun, bukankah ini kemudian akan menutup akses bagi mahasiswa lain?
Peran Negara dan Masyarakat
Melihat kondisi di atas, tentu bukan saatnya kita menanggapinya dengan pesimisme. Justru di titik ini, peran negara dan masyarakat begitu sentral dalam mengawal berbagai penelitian yang dilakukan oleh universitas. Negara memiliki peran penting untuk memberi subsidi (terutama dana) terhadap penelitian yang dilakukan universitas. Dengan demikian, universitas tidak lagi hanya mengandalkan dana dari lembaga donor yang terkadang bisa bias kepentingan. Selain itu, negara juga harus mengawal agar riset yang dilakukan oleh universitas memang memiliki output serta kegunaan yang jelas. Terutama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia.
Sementara itu, masyarakat sebagai bagian dari civil society juga memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal agar riset yang dilakukan universitas tetap di jalur yang benar. Apa yang dilakukan oleh warga Kulonprogo barangkali bisa menjadi contoh. Tahun 2009 lalu, ribuan warga melakukan aksi demonstrasi di depan universitas yang terlibat penelitian di daerah Kulonprogo. Penelitian itu sendiri dianggap bermasalah karena memberi legitimasi bagi proyek penambangan pasir besi.
Sinergi antara negara, masyarakat dan universitas ini memang sudah seharusnya dilakukan. Sebab berbagai penelitian yang dilakukan toh akhirnya akan kembali kepada negara dan masyarakat. Dengan demikian, universitas tidak akan hanya menjadi menara gading yang terpisah dari rakyat Indonesia. Semoga.
(Dimuat di Suara Merdeka 18 September 2010)
Tak heran jika kemudian banyak perguruan tinggi di tanah air beramai-ramai menjadi research university. Di titik ini, saya menilai bahwa cita-cita tersebut memang wajar karena menjadi universitas riset merupakan sebuah conditio sine qua non. Apalagi di tengah kemandegan kultur akademik di Indonesia yang kering dari tradisi penelitian. Bahkan kalaupun ada penelitian-penelitian yang muncul, tidak bisa sampai pada tahap menggugat narasi besar dan metodologi yang tercantum dalam teks-teks lama.
Dengan menjadi universitas riset, diharapkan akan muncul inovasi-inovasi baru dari universitas. Sebagaimana diidealkan, riset yang dilakukan dan berdasarkan realitas sosial akan mampu menjawab karut-marut persoalan yang kini tengah melanda masyarakat. Universitas pun tak hanya menjadi menara gading yang terpisah dari lingkungannya.
Namun ketika melihat kondisi saat ini, barangkali kita harus mengurut dada. Cita-cita menjadi universitas riset masih jauh panggang daripada api. Alih-alih melahirkan riset-riset yang mampu menjawab berbagai keresahan di tengah masyarakat, penelitian yang dilakukan malah menjadi arena kontestasi ekonomi-politik. Heru Nugroho (2006) menyebutnya sebagai arena perebutan kekuasaan. Mengapa demikian?
Keuntungan Ekonomi-Politik
Sebagaimana dipaparkan Heru, kegiatan penelitian universitas memiliki sisi lain yang memiliki keuntungan ekonomi bagi penelitinya. Civitas academica baik dosen maupun mahasiswa yang memiliki akses luas ke penelitian pada akhirnya juga akan memiliki akses ekonomi yang lebih banyak. Bahkan, akses ini kemudian bisa membentuk jejaring patronase yang memiliki keuntungan politik.
Sebagai contoh, keuntungan ekonomi ini diperoleh dari dana penelitian yang diberikan oleh kampus maupun lembaga donor. Tak jarang para peneliti lebih sibuk untuk mencari penelitian yang “basah” dengan dana yang melimpah. Meskipun untuk itu, integritas sebagai ilmuan harus dikorbankan. Penelitian yang dilakukan salah satu perguruan tinggi terbesar di negeri ini menunjukkan hal tersebut. Beberapa saat yang lalu kita diguncang oleh penelitian mengenai analisis isi terhadap majalah Tempo. Penelitian ini kontroversial karena sang pemberi donor sedang tersangkut kasus pengemplangan pajak terbesar dalam sejarah republik ini. Ironis.
Penelitian-penelitian yang dilakukan mahasiswa pun seringkali menunjukkan hal yang sama. Saya tidak bermaksud menggeneralisir, tapi berdasarkan pengalaman saya sendiri, mahasiswa-mahasiswa seringkali hanya meneliti sekenanya saja. Manipulasi data dalam pengumpulan laporan penelitian juga sering dilakukan. Tidak hanya penelitian yang didanai oleh universitas melainkan juga penelitian semacam Program Kreativitas Mahasiswa yang setiap tahun didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Achmad Choirudin (2009) menjelaskan bahwa riset yang dilakukan mahasiswa terkadang bisa membentuk jejaring perkoncoan. Jejaring yang menetap ini kemudian mengelompok sendiri untuk bisa mengakses dana penelitian. Bisa kita lihat bahwa mahasiswa yang aktif ikut program penelitian hanya itu-itu saja. Tidak hanya horizontal, Achmad juga menjelaskan bahwa jejaring ini bergerak secara vertikal. Dosen yang mendampingi kelompok mahasiswa tadi juga dosen yang itu-itu saja. Kondisi ini terjadi karena ikatan emosional sudah terbentuk antara mahasiswa dan dosen. Namun, bukankah ini kemudian akan menutup akses bagi mahasiswa lain?
Peran Negara dan Masyarakat
Melihat kondisi di atas, tentu bukan saatnya kita menanggapinya dengan pesimisme. Justru di titik ini, peran negara dan masyarakat begitu sentral dalam mengawal berbagai penelitian yang dilakukan oleh universitas. Negara memiliki peran penting untuk memberi subsidi (terutama dana) terhadap penelitian yang dilakukan universitas. Dengan demikian, universitas tidak lagi hanya mengandalkan dana dari lembaga donor yang terkadang bisa bias kepentingan. Selain itu, negara juga harus mengawal agar riset yang dilakukan oleh universitas memang memiliki output serta kegunaan yang jelas. Terutama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia.
Sementara itu, masyarakat sebagai bagian dari civil society juga memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal agar riset yang dilakukan universitas tetap di jalur yang benar. Apa yang dilakukan oleh warga Kulonprogo barangkali bisa menjadi contoh. Tahun 2009 lalu, ribuan warga melakukan aksi demonstrasi di depan universitas yang terlibat penelitian di daerah Kulonprogo. Penelitian itu sendiri dianggap bermasalah karena memberi legitimasi bagi proyek penambangan pasir besi.
Sinergi antara negara, masyarakat dan universitas ini memang sudah seharusnya dilakukan. Sebab berbagai penelitian yang dilakukan toh akhirnya akan kembali kepada negara dan masyarakat. Dengan demikian, universitas tidak akan hanya menjadi menara gading yang terpisah dari rakyat Indonesia. Semoga.
(Dimuat di Suara Merdeka 18 September 2010)
Langganan:
Postingan (Atom)